Kemerdekaan dan Masa Depan Indonesia

Suatu Refleksi Teologis

Oleh : John A. Titaley

http://www.oaseonline.org/artikel/12.html

Pengantar

Pluralitas masyarakat Indonesia merupakan suatu tantangan (chalange) dan sekaligus peluang (opportunity) yang jarang sekali terjadi dalam sejarah umat manusia, terutama dalam perspektif agama. Tantangan karena keragaman agamanya, terutama agama-agama dunia, dapat menjadi sumber bagi lahirnya konflik yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga beragama. Bawaan nilai-nilai moral, etis dan spiritual agama-agama dunia yang inherent, terutama karena agama-agama dunia belum berpengalaman hidup dalam satu lingkungan sosial yang sama, dapat menjadi pemicu terciptanya konflik-konflik tersebut. Peluang, karena kalau keragaman agama itu bisa tertangani secara tepat, kemungkinan konflik itu bisa berubah menjadi dukungan moral, etis dan spiritual yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Maka, pengalaman Indonesia bisa menjadi suatu sumbangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini. Dari waktu ke waktu, entah itu dalam dirinya sendiri agama mengandung sikap-sikap yang eksklusif atau diperalat oleh para pengikutnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, agama dapat mengakibatkan kehancuran bagi kemanusiaan itu sendiri. Lewat agama dapat tercipta perbedaan kelas manusia, yang pada asasnya merupakan pengingkaran terhadap keberadaan manusia itu sendiri. Dalam kerangka inilah, kasus Indonesia menjadi sangat penting.

Selain itu, Indonesia memiliki jalinan sosial, politik, dan kebudayaan yang menjanjikan suatu harapan yang sangat ideal bagi suatu masyarakat heterogen. Dan, karena dunia kita juga adalah dunia yang heterogen, maka pengalaman Indonesia mengatasi heterogenitas itu akan menjadi suatu acuan yang tidak kecil maknanya. Kalau penyelesaian terhadap heterogenitas itu dapat dianalisis berdasarkan suatu refleksi teologis, maka penanganan heterogenitas itu, selain bukan saja merupakan suatu kebutuhan internal Indonesia sendiri, dia juga dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain yang sampai saat ini masih terperangkap oleh perbedaan-perbedaan sosial, politik dan kebudayaan.

Pancasila: Realitas Ideal Indonesia dan Akar Ideologisnya

Pancasila dan Indonesia ibarat satu mata uang. Kedua sisinya tak bisa dipisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan tidak bermaknanya Pancasila dan Indonesia itu sendiri. Pancasila, dalam hal ini, adalah realitas ideal dari suatu kondisi material yang terdiri dari berbagai suku-bangsa dengan keragaman sosial budayanya, yang bernama Indonesia. Dari sudut pemahaman seperti ini, maka Pancasila dapat dilihat sebagai puncak konsensus manusia Indonesia itu.

Konsensus manusia Indonesia dalam Pancasila itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Pidato yang dikenal dengan Pidato Lahirnya Pantjasila itu lahir dari perdebatan yang sengit di antara tiga proponen ideologi yang kuat pada waktu itu, yaitu nasionalisme kedaerahan (khususnya tradisionalisme Jawa), Islam, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga ideologi ini bukanlah sekadar fenomena bulan Mei-Juni 1945 ketika dasar negara Indonesia dibicarakan. Perkembangannya sudah terjadi jauh sebelumnya. Gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dikategorikan dalam ketiga ideologi itu. Budi Utomo dan ikatan-ikatan daerah lainnya seperti Jong-Ambon, Jong-Selebes dan sebagainya, adalah beberapa contoh dari komponen nasionalisme kedaerahan itu. Syarikat Islam, Masyumi dan sebagainya, mewakili komponen Islam. Akhirnya Partai Komunis, Sosialis dan sebagainya, mewakili Marxisme/Sosialisme. Masing-masing kelompok itu dengan dasarnya sendiri-sendiri telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Karenanya ketika BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) hendak membicarakan dasar dari negara Indonesia yang akan diproklamasikan itu, masing-masing proponen ideologi berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan dasar ideologis mereka menjadi dasar negara Indonesia. Dalam situasi seperti itulah, Bung Karno datang dengan usul Pancasilanya, sebagai jalan keluar. Karena itu pula, ada baiknya apabila Pancasila itu pun juga perlu ditinjau dari sisi belakang ideologis ini.

Ditinjau dari sudut pandang seperti ini, ketika Bung Karno mengucapkan pidatonya, ia merumuskan Pancasila dengan susunan sebagai berikut:

 

  1. Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme);
  2. Internasionalisme, atau peri kemanusiaan;
  3. Mufakat, atau demokrasi;
  4. Kesejahteraan sosial; dan
  5. Ketuhanan.

Pancasila ini dapat diperas menjadi tiga sila (Trisila), yaitu:

  1. Socio-nationalisme;
  2. Socio-democratie; dan
  3. Ketuhanan.

Cara Bung Karno memeras Pancasila menjadi Trisila menunjuk kepada latar belakang dari tiga ideologi yang saya sebutkan di atas, yaitu nasionalisme, Marxisme/Sosialisme dan Islam.

Rumusan Bung Karno tidak mirip dengan rumusan ketiga ideologi itu, karena rumusan yang bersifat transformatoris, yaitu rumusan yang mensyaratkan terjadinya transformasi dari ketiga ideologi tersebut. Karena itu, rumusannya tidaklah sekadar nasionalisme, melainkan menjadi sosio-nasionalisme; Marxisme/Sosialisme per se melainkan sosio-demokrasi; dan bukan Islam saja, melainkan Ketuhanan. Transformasi itu dibutuhkan, karena ketiga ideologi itu berkembang dalam suatu konteks baru yang bernama Indonesia itu. Karenanya, kalau ketiga ideologi politik itu masih hendak dikembangkan secara telanjang tanpa memperhatikan konteks barunya, itu merupakan tindakan yang salah kaprah. Bagi Bung Karno pertimbangan sungguh-sungguh terhadap ketiga ideologi secara transformatoris ini sudah mulai digumulinya sejak 1920-an, yaitu ketika Bung Karno menulis Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Di dalam tulisan itulah Bung Karno secara panjang lebar menjelaskan perlunya ketiga ideologi itu merumuskan dirinya kembali dalam konteks baru Indonesia.

Dengan rumusan transformatoris, Bung Karno sebenarnya berusaha untuk memberikan tempat bagi ketiga ideologi untuk berperan dalam mengembangkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemberian tempat itu terjadi dengan syarat perlunya dilakukan transformasi, baik dalam dirinya sendiri, maupun dalam konteks antar(ketiga)ideologi tersebut. Itu berarti, ketiga ideologi disyaratkan untuk hidup dalam suatu interaksi yang trialectical, dalam pengertian bahwa dalam interaksi mereka masing-masing perlu terbuka untuk menerima yang lain, dan perubahan itu juga terjadi dalam dirinya. Ini semua terjadi dalam batasan cita-cita dan ideal Indonesia, sebagaimana telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Melihat bahwa dalam jati diri Indonesia terkandung tiga komponen ideologi yang bukan hanya berskala nasional, tetapi juga internasional, maka pergumulan bangsa Indonesia dengan demikian mempunyai signifikansi internasional. Hal ini semakin menjadi penad dengan munculnya kelompok baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu konglomerat (kapitalis) dengan bawaan kapitalismenya. Dalam konteks berpikir ideologis Indonesia, adanya ideologi seperti ini bukanlah sesuatu yang ilegal atau yang harus ditiadakan. Keberadaan mereka seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkaya rekayasa sosial bangsa Indonesia. Bahwa, kalau sampai saat ini perbedaan ideologis itu dirasakan sebagai ancaman dan dengan demikian harus dimusnahkan, itu lebih disebabkan oleh perilaku proponen ideologi-ideologi itu sendiri. Mereka nampaknya tidak mengindahkan kondisi (konteks) ke-Indonesia-an itu. Inilah kekayaan ideologis yang terkandung dalam keberadaan Indonesia.

Kekayaan Indonesia bukan hanya terbatas pada kekayaan ideologi, melainkan juga kekayaan agama. Kekayaan agama ini bisa berkembang dengan baik apabila pengembangannya terjadi dalam konteks ke-Indonesia-an itu pula. Untuk itulah, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila menjadi sangat menentukan. Masa depan Indonesia, terutama setelah dilakukan pembangunan fisik dan materiel, sangat ditentukan oleh keberhasilan kita mengatur kehidupan beragama kita. Karena, kehidupan beragama kita juga terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sila pertama itu menjadi penting.

Pancasila Sebagai Bagian Dari Pembukaan UUD 1945

Salah satu cara untuk memahami Pancasila, terutama pemahaman terhadap sila pertama, adalah dengan menempatkan Pancasila itu sebagai bagian dari seluruh naskah Pembukaan UUD 1945. Pemahaman terhadap Pancasila yang terlepas dari Pembukaan UUD 1945 akan menyebabkan terbukanya kemungkinan bagi berkembangnya berbagai interpretasi yang dapat menghancurkan Pancasila itu sendiri. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai bagian dari seluruh naskah Pembukaan berkaitan dengan adanya hubungan yang sangat erat antara gagasan yang satu dengan yang lainnya.

Di antara berbagai gagasan yang ada dalam naskah Pembukaan, dua gagasan yang saling berkaitan adalah gagasan kemerdekaan Indonesia dan gagasan keberagamaan (religiositas) Indonesia. Gagasan kemerdekaan ini adalah gagasan yang dapat dikatakan gagasan pokok dari seluruh keberadaan bangsa Indonesia. Tanpa kemerdekaan, keberadaan kebangsaan tidaklah ada. Terhadap hal ini, bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi semua bangsa di dunia. Bangsa Indonesia dalam hal ini sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karenanya, menyatakan diri merdeka adalah realisasi dari hak asasi bangsa itu.

Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukanlah sekadar hak asasi setiap bangsa. Kemerdekaan itu adalah juga rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari pernyataan seperti itu, nampak bahwa bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang asasi pun dilihat dalam perspektif keberagamaannya. Yang asasi itu bukan sekadar hak manusia per se. Yang asasi itu bisa menjadi hak manusia, karena dimungkinkan oleh rahmat Tuhan. Dari sini menjadi jelas, bahwa bagi bangsa Indonesia, kemanusiaannya tidaklah bisa dilepaskan dari penghayatan terhadap keutuhannya. Dalam konteks keragaman agama yang ada di Indonesia, pemahaman terhadap penghayatan inilah yang menjadi kunci bagi keragaman yang saya sebutk